PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA KENDARI

Profil

SIP PPID adalah Sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai e-public. SIP PPID atau e-public merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dikembangkan sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E-public dirancang dengan platform hybrid - offline dan online, yang terintegrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam sebuah entitas Badan Publik. Informasi lebih lengkap mengenai SIP PPID atau epublic dapat dilihat disini!

Untuk informasi lebih lanjut dan bagaimana mendapatkan aplikasi ini silahkan ke info@sip-ppid.net

Tugas dan Wewenang

Tugas :

Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan  Pengelola Layanan  Informasi dan Dokumentasi.

1. Pembina   Pejabat   Pengelola   Informasi   dan DokumentasI.

a. Tugas Pembina:

1. Melakukan        pembinaan        terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Mengesahkan   dan   menetapkan   jenis- jenis   informasi,   yaitu   informasi   yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

          b. Fungsi Pembina:

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

 

2. Pengarah   Pejabat   Pengelola   Informasi   dan Dokumentasi.

Pengarah PPID merupakan penentu dalam pengambilan  kebijakan  apabila  muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi  dan  dokumentasi,  termasuk  dalam hal menentukan klasifikasi informasi.

a.    Tugas Pengarah:

1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;

2. Memberikan  persetujuan  kepada  PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan  kepada pemohon informasi;

3. Memberikan  rekomendasi  kepada  PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan

4. Memberikan          persetujuan          atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

b.   Fungsi Pengarah:

1. Mengarahkan     kegiatan     pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkordinasi;

2. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;

3. Memberikan  tanggapan  atas  keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;

4. Sebagai     perwakilan     badan     publik Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik; dan

5. Memberikan persetujuan atau penolakan surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

3. Tim Pertimbangan.

Tugas Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, sebagai berikut:

a.    Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

b.   Membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi;

c.    Menyelesaikan hal hal yang belum diatur.


4.  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

Tugas    Pejabat    Pengelola    Informasi    dan Dokumentasi Utama, adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari Pejabat  Pengelola  Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP);

2.  Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;

3Melakukan verifikasi bahan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi   Pembantu    (PPIDP)   sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

4.    Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

5.  Melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat di akses oleh masyarakat;

6.    Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

 

5.   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Tugas Pejabat Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  Pembantu, sebagai berikut;

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku;

2.  Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai kebutuhan;

4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

5.   Menentukan    atau    menetapkan    suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

6.  Bidang   Pejabat   Pengelola   Informasi   dan Dokumentasi (PPID).

Untuk melaksanakan kegiatan PPID, didukung oleh bidang sebagai berikut:

1.   Bidang   pendukung   Sekretariat   Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);

2.   Bidang  Pengolahan  Data  dan  Klasifikasi Informasi,  bertugas  mengolah  data  yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

3.  Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan  mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID; dan

4.  Bidang    Fasilitasi    Sengketa    Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.


Kewenangan :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan;

2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

3. Meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

4. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupannya;

5.  Menugaskan  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan   serta   memelihara   informasi dan         dokumentasi untuk kebutuhan organisasi

 


Struktur PPID

Visi dan Misi


“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS

EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI"


Makna dalam visi tersebut adalah :


Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang,makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.


Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana dandampakperubahaniklimserta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan   sarana   dan   prasarana   lingkungan   dan   permukiman   yang   ramah lingkungan.


Informasi dan Teknologi menujukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasiagar efisiensi, efektif dan transparan melalui   pelayanan pemerintah secara elektronis  (e-Government) serta  peningkatan  mutu  pelayanan  kepada  masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.


Makna dalam Misi pembangunan kota Kendari berikut :


1.   Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat


Dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan danmencerdaskan masyarakat  sehingga  mempunyai  kualifikasi  sebagai  manusia  yangberkualitas  dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat,memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha sertamenciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, menciptakan situasi dan kondisi  yang  memberikanrasa  aman,  tentram  dan  kondusif  untuk  melaksanakan aktivitas keseharian bagiwarga kota melalui peningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untukmendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kotautamanya generasi muda, melakukan upaya integrasi fasilitas pendukungperdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara,pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan terminal)melalui implementasi manajemen logistik kota. Penggalian potensi,peningkatan  investasi,  serta  pengembangan  dan  penerapan  konsep logistikyang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skalaregional, nasional, maupun internasional, melakukan upaya mendorong usaha- usahaekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global serta dengan penggunaan sistem informasi melalui perangkat canggih TI (teknologi informasi).


2.   Pembangunan Infrastruktur


Dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi pembangunanjaringan infrastruktur kota (jalan, jembatan, dan drainase) dan utilitaskota (listrik, air, gas dan telekomunikasi) agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa menjadi efisien, yang dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:


1.  Mengembangkan dan mengoptimalkan Sanitasi, dengan sasaran:


a.    Tersedianya sistem        drainase        kota        yang        terpadu,        efektif, efisien dan ramah lingkungan.

b.    Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah

c.    Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah yang terintegrasi dan Berkelanjutan


2.     Mewujudkan system jaringan dan pelayanantransportasi kota yang terpadu, dengan sasaran:


a.  Meningkatnya kinerja system jaringan jalan dan jembatan


b.  Tersedianya sistem manajemen transportasi yang berkualitas

c.  Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan


3.     Mewujudkan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, dengan sasaran:


a.    Tersedianya kualitas dan kuantitas layanan air minum

b.    Meningkatnya cakupan pelayanan air minum.

c.    Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.


4.    Pengembangan Sistem angkutan Massal dan Manajemen Transportasi yang berkualitas, dengan sasaran :

a.    Tersedianyaangkutanumum yang murah, nyaman, amandanterintegrasi

b.    Meningkatnya Kualitas system pengelolaan transportasi


5.    Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik

a.  Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU


b.  Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya


3.    Menata wajah Kota Kendari


Dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota, serta melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan  yang  menjamin  pelestarian  lingkungan  serta  mendorong  pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi dengan tujuan sebagai berikut:


1.  Mewujudkan sistem pertanahan, dengan sasaran:

a.  Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

b.  Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan.


2.  Mewujudkan sistem penataan ruang, dengan sasaran:

a.  Meningkatnya kualitas rencana tata ruang wilayah

b.  Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsinya.

c.  Meningkatnyakualitasdankuantitas RTH


3.  Peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup  kota  yang  bersih  dan  hijau,  dengan sasaran:

a.  Optimalisasi   sistem   pengelolaan   kebersihan   dan   persampahan   secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

b.  Meningkatkan kualitas udara dan air


4.  Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana, dengan sasaran

a.    Pengembangan   sistem   penanggulangan   bencana   yang   antisipatif   dan tanggap.

b.    Pengembangan dan pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana.


5.  Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas, dengan sasaran:

a.  Meningkatkan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak huni.

b.  Meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman.

c.   Penyediaan dan pengelolaan prasarana, saranadanutulitaskawasanperumahandanpermukiman.


6.  Peningkatan   upaya   pengembangan   dan    pemanfaatan   energi    alternatif yang ramah lingkungan, dengan sasaran:

a.  Meningkatkan  upaya    penerapan  teknologi  dan  peran  serta  masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternative.

b.  Meningkatkan upaya konservasi energy.


7.  Memperindah Kota Kendari  yang dimulai dari setiap kelurahan, dengan sasaran:

a.    Meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap kelurahan


Tentang PPID

Kabag Perencanaan, Setditjen Keuangan Daerah, Wisnu Hidayat, kepada Media Keuangan Daerah, di Jakarta, menilai undang-undang tersebut harus disikapi oleh seluruh instansi pemerintah terkait. “Artinya, ketika UU ini sudah diberlakukan maka Badan Publik termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah agar mulai melakukan keterbukaan informasi, yang memang diminta oleh publik,” ujur Wisnu. Pasal 7 UU No. 14/2008 mengamatkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Selain kewajiban tersebut, UU tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, yang meliputi informasi yang terkait dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat enam bulan sekali.

Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, Cara-cara tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Sementara itu, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk PPID; dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis  standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. PPID dibantu oleh pejabat fungsional. Sebagai implementasi dari UU No. 14/2008, pemerintah menerbitkan PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, sesuai PP No. 61/2010, PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam hal, antara lain

  1. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  2. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  4. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; selanjutnya;
  5. Pengujian konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
  7. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Selain ketentuan tersebut, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID di Kemendagri diketahui oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri. Selain Kapuspen, juga ditetapkan pejabat penghubung pada masing-masing komponen (sekretariat) yang membidangi atau memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan data dan informasi. Khususnya di Ditjen Keuangan Daerah, PPID ditangani oleh Bagian Perencanaan Sesdijen Keuangan Daerah.

Dalam rangka pengelolaan informasi publik, Presiden juga mengeluarkan Inpres No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.Inpres tersebut mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah terkait dengan upaya pencegahan korupsi.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres tersebut, pemerintah telah menyusun rencana aksi nasional. Untuk pemerintah pusat, rencana aksi menjadi domain Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan transparansi pengelolaan anggaran K/L. Sedangkan untuk transparansi pengelolaan anggaran daerah (TPAD) dilaksanakan oleh Kemendagri. Instruksi tersebut dinilai cukup berat karena baru pertama kali dilakukan oleh Badan Publik, baik di pusat maupun daerah terkait dengan penganggaran. Dalam hal ini, UKP4 meminta Kemendagri untuk menyusun pedoman agar provinsi dan kab/kota menindaklanjuti UU No. 14/2008 serta Inpres No. 17/2011. Kemendagri telah menyelenggarakan rapat dengan  UKP4 untuk mendorong daerah agar lebih transparan terhadap anggaran daerah.

Diakui, saat ini belum banyak daerah yang menyediakan anggaran untuk mendanai rencana aksi tersebut. Dalam rangka mendorong daerah untuk menyelenggarakan transparasi anggaran, Kemendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparasi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi tersebut ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaan TPAD. Instruksi Mendagri tersebut mengamanatkan pemerintah provinsi untuk menyiapkan menu content dengan nama TPAD dalam website resmi pemerintah provinsi (Pemprov). Pemprov juga perlu mempublikasikan data mutakhir Pemprov pada menu content yang terdiri dari 12 items.

Selanjutnya, Gubernur membuat Instruksi Gubernur yang ditujukan kepada bupati/walikota untuk menyiapkan menu content dengan nama TPAD dalam website resmi pemerintah kab/kota. Selain itu, Pemprov perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Gubernur tersebut. Pemprov juga berkoordinasi dengan bupati/walikota di wilayah masing-masing agar segara melakukan percepatan bagi daerah yang belum mengimplementasikan Instruksi Gubernur serta melaporkan perkembangan data dan menu content TPAD kepada Mendagri. Tahun 2013, UKP4 menetapkan rencana aksi di daerah.

Saat ini, UKP4 telah menetapkan daerah-daerah sebagai proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan TAPD. Sebagai tahap awal, TAPD dilaksanakan di 99 daerah provinsi dan kab/kota, yakni 33 provinsi, 33 kabupaten, dan 33 kota. Dalam hal ini, daerah bertanggungjawab langsung terhadap UKP4 terkait penilaian terhadap rencana aksi daerah. Ditjen Keuangan Daerah berkewajiban membina TPAD pada 99 daerah (provinsi dan kab/kota). Tugas Kemendagri c.q. Ditjen Keuangan Daerah adalah mendorong daerah agar mulai melaksanakan TAPD, termasuk melakukan verifikasi atas rencana aksi yang sudah disepakati oleh UKP4 dan daerah