PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA KENDARI

Detail Dokumen

Pemkot kebut pelaksanaan keterbukan informasi publik melalui PPID Kota Kendari


Nomor Dokumen

300055723

Tanggal Publish

07 November 2019

Jenis Informasi

Program dan Kegiatan

Kategori Dokumen

Berkala

Tipe Dokumen

Text (.jpeg)

Penerbit

Pemerintah Pemerintah Kota Kendari


Kandungan Informasi

Kendarikota.go.id - Salah satu indikator terwujudnya Keterbukaan informasi publik di Kota Kendari adalah pelayanan informasi publik yang dilaksanakan secara transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan semangat ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari terus berkomitmen menyelenggarakan transparansi informasi melalui aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Bertempat di Auala Diskominfo Kota Kendari, sejumlah PPID Pembantu OPD dan Bagian menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) PPID lingkup Pemerintah Kota Kendari, Rabu (6/11). Rakor yang dipimpin Sekretaris Diskominfo H.Andi Dadjeng membahas tata cara penyusunan daftar informasi publik (DIP) serta klasifikasi data. Andi Dadjeng mengharapkan dukungan dari semua OPD untuk mengisi format isian yang telah dibuat, dalam rangka pengembangan Aplikasi PPID Kota Kendari, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Diharapkan Pejabat PID masing-masing OPD mengetahui klasifikasi data sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi bisa di layani secara cepat dan tepat “ Ujarnya Ada empat klasifikasi data dan informasi yakni Informasi yang tersedia setiap saat; Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi lain yang dikuasainya; serta Informasi yang masuk kategori dikecualikan. Sebagai pemegang Sertifikat Kompetensi PPID Wa Ode Siti Heriyani yang tampil sebagai narasumber menganggap format isian PPID yang di buat Dinas Kominfo Kota Kendari selangkah lebih maju dari PPID Kabupaten/Kota se Sultra karena telah mencantumkan kolom LHKPN bagi pejabat lingkup OPD Kota Kendari. “ini sebenarnya inovasi, tidak semua kabupaten/kota mencantumkan LHKPN dan kita harus memberikan apresiasi, dan diharapkan langkah ini bisa diikuti oleh Kabupaten/kota lainnya” Pungkasnya. Menurut rencana Rakor PPID lingkup OPD Se-Kota Kendari dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 6-7 November 2019